DPR RI menekankan pentingnya pengisian jabatan Kepala Badan Gizi Nasional secara definitif agar proses evaluasi program Makan Bergizi Gratis tidak terganggu. Kekosongan yang terjadi setelah Nanik S Deyang meninggalkan posisi itu dinilai berpotensi memperlambat pengambilan keputusan strategis.
Dalam rapat kerja bersama pemerintah, anggota komisi terkait menyatakan harapan agar Presiden segera menunjuk dan melantik pengganti. Mereka khawatir jika posisi tersebut dibiarkan kosong terlalu lama, koordinasi antar kementerian dan daerah bisa terganggu, terutama dalam tahap monitoring dan pelaporan hasil program.
Salah satu analisis yang muncul adalah dampaknya terhadap kecepatan integrasi data gizi nasional. Tanpa kepemimpinan tetap, pembaruan sistem pelaporan berbasis digital yang sedang dikembangkan bisa tertunda, karena keputusan teknis memerlukan persetujuan dari level tertinggi BGN.
Latar belakang lain yang perlu diperhatikan adalah skala program MBG yang mencakup jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Evaluasi berkala dibutuhkan untuk menyesuaikan distribusi dan kualitas menu, sehingga kekosongan kepala badan berisiko menciptakan celah dalam pengawasan.
Para legislator juga mengingatkan bahwa program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga penyedia makanan. Kepala BGN yang definitif diharapkan bisa menjadi titik koordinasi tunggal agar komunikasi berjalan lebih lancar dan tidak ada tumpang tindih kebijakan.
Dari sisi operasional, kehadiran pemimpin tetap juga penting untuk menjaga konsistensi arah kebijakan. Program gizi nasional memerlukan perencanaan jangka menengah, termasuk pengembangan platform digital untuk pelacakan distribusi dan feedback dari sekolah serta posyandu.
Jika proses pelantikan berlarut-larut, dikhawatirkan akan muncul ketidakpastian di tingkat pelaksana lapangan. Beberapa daerah mungkin menunda pengambilan keputusan lokal sambil menunggu arahan dari pusat.
DPR menilai bahwa evaluasi MBG harus tetap berjalan sesuai jadwal, terlepas dari siapa yang memimpin BGN saat ini. Fokus utama tetap pada hasil nyata di masyarakat, bukan pada persoalan struktural internal.
Ke depan, kestabilan kepemimpinan di BGN diyakini akan membantu mempercepat penyempurnaan sistem evaluasi yang lebih transparan dan berbasis data. Hal ini penting agar program dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak dan keluarga di berbagai wilayah.
