0
0
Komisi II DPR RI menegaskan bahwa proses penggantian antar waktu atau PAW anggota Ombudsman RI tidak harus mengikuti nomor urut hasil seleksi sebelumnya. Pernyataan ini muncul setelah Hery Susanto resmi diberhentikan tidak dengan hormat oleh Majelis Etik pada 8 Juni 2026.
Dalam rapat yang membahas kelanjutan keanggotaan Ombudsman, Komisi II menyampaikan bahwa aturan yang berlaku memberikan ruang bagi lembaga untuk memilih pengganti secara lebih fleksibel. Hal ini dianggap penting agar proses PAW bisa berjalan cepat tanpa terikat prosedur seleksi awal yang sudah berlalu.
Ombudsman sendiri merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas layanan, termasuk di sektor digital yang semakin dominan saat ini. Ketika terjadi kekosongan, proses pengisian yang cepat menjadi krusial agar pengawasan tidak terganggu.
Salah satu analisis yang muncul adalah bahwa keputusan Komisi II ini bisa mempercepat pemulihan fungsi Ombudsman dalam menangani keluhan masyarakat. Dengan tidak terikat nomor urut, pemerintah dan DPR memiliki opsi lebih luas untuk memilih figur yang dianggap paling siap menghadapi tantangan pelayanan publik saat ini.
Analisis kedua berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Meski fleksibel, proses PAW tetap harus melalui mekanisme yang jelas dan terbuka agar masyarakat bisa memantau. Komisi II diharapkan menjaga keseimbangan antara kecepatan pengisian dengan prinsip meritokrasi yang selama ini menjadi dasar seleksi anggota Ombudsman.
Dalam praktiknya, PAW sering kali menjadi momen penting bagi lembaga negara untuk mengevaluasi kinerja dan memperbarui komposisi anggota. Kasus Hery Susanto menunjukkan bahwa Majelis Etik memiliki peran pengawasan internal yang kuat, sementara Komisi II berfungsi sebagai penyeimbang di tingkat legislatif.
Ke depan, publik akan menantikan bagaimana Komisi II dan pemerintah menjalankan proses PAW ini. Keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada satu posisi, tetapi juga pada citra lembaga Ombudsman secara keseluruhan. Fleksibilitas yang diberikan Komisi II diharapkan bisa menghasilkan pengganti yang mampu memperkuat fungsi pengawasan pelayanan publik di era digital.
