Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo baru-baru ini menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya kasus doxing terhadap seorang dosen Universitas Gadjah Mada. Dosen tersebut diketahui sempat mengkritik beberapa kebijakan kementerian yang dipimpinnya. Pernyataan ini muncul setelah isu tersebut beredar luas di media sosial dan menimbulkan perhatian publik.
Dalam tanggapannya, Menteri Dody menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam tindakan apa pun yang mengarah pada penyebaran data pribadi. Ia juga menambahkan bahwa kritik terhadap kebijakan publik seharusnya disampaikan secara terbuka tanpa harus berujung pada intimidasi digital. Sikap ini menunjukkan bahwa kementerian ingin menjaga komunikasi yang sehat dengan masyarakat, termasuk kalangan akademisi.
Kasus doxing seperti ini memang semakin sering terjadi di Indonesia, terutama ketika seseorang menyuarakan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Dosen UGM tersebut diduga mengalami penyebaran informasi pribadi seperti alamat, nomor kontak, hingga data keluarga setelah tulisan kritiknya viral. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ruang digital bisa berubah menjadi alat tekanan yang cukup efektif.
Dari sisi teknologi, doxing menyoroti lemahnya perlindungan data pribadi di platform media sosial. Banyak pengguna yang belum sepenuhnya sadar bahwa informasi yang mereka bagikan bisa dengan mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Di tengah maraknya diskusi soal RUU Perlindungan Data Pribadi, kasus ini bisa menjadi contoh nyata mengapa regulasi yang lebih ketat diperlukan.
Selain itu, insiden ini juga berpotensi memengaruhi kebebasan akademik. Dosen dan peneliti mungkin menjadi lebih ragu untuk mengkritik kebijakan publik jika khawatir akan menjadi target doxing. Hal ini bisa menghambat kontribusi intelektual dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi yang lebih baik di masa depan.
Masyarakat digital Indonesia perlu lebih waspada terhadap pola-pola serangan seperti ini. Edukasi tentang keamanan siber dan cara melindungi data pribadi harus terus digencarkan, baik oleh pemerintah maupun komunitas teknologi. Dengan begitu, ruang untuk kritik yang konstruktif bisa tetap terjaga tanpa rasa takut.
