Polri baru-baru ini memberikan tanggapan terkait usulan agar sertifikasi hak asasi manusia atau HAM menjadi syarat kenaikan pangkat. Menurut pernyataan resmi, pemahaman tentang HAM memang dianggap sangat penting dalam proses penilaian personel. Meski begitu, sertifikasi formal belum dijadikan prasyarat eksplisit saat ini.
Dalam praktiknya, Polri sudah memasukkan aspek pemahaman HAM ke dalam berbagai tahapan evaluasi. Hal ini mencakup penilaian sikap dan perilaku anggota saat menjalankan tugas sehari-hari. Pendekatan ini diharapkan bisa memastikan setiap personel memiliki kesadaran yang kuat terhadap hak-hak dasar masyarakat.
Salah satu poin analisis yang relevan adalah bagaimana penekanan pada pemahaman HAM ini bisa mendukung upaya digitalisasi dalam tubuh Polri. Misalnya, dengan semakin banyaknya pelaporan dan pengawasan yang dilakukan secara online, anggota yang paham HAM cenderung lebih hati-hati dalam menggunakan teknologi komunikasi agar tidak melanggar privasi atau hak orang lain.
Selain itu, konteks lain yang perlu diperhatikan adalah dampaknya terhadap kepercayaan publik. Di tengah maraknya penggunaan media sosial untuk mengawasi kinerja aparat, personel yang memiliki landasan HAM yang baik berpotensi mengurangi insiden yang bisa viral dan merusak citra institusi. Ini menjadi semacam investasi jangka panjang untuk menjaga hubungan baik antara polisi dan masyarakat.
Meskipun sertifikasi belum wajib, Polri tampaknya fokus membangun budaya internal yang menghargai HAM melalui pelatihan rutin dan integrasi nilai-nilai tersebut dalam SOP. Langkah ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan langsung mewajibkan sertifikat yang mungkin memerlukan infrastruktur dan anggaran tambahan.
Ke depan, jika usulan sertifikasi HAM semakin kuat, Polri mungkin perlu mempertimbangkan sistem pelatihan berbasis digital untuk mempercepat prosesnya. Namun untuk saat ini, penekanan pada pemahaman nyata di lapangan tetap menjadi prioritas utama.
